pengawas keuangan. Ardan Adiperdana merupakan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) periode Maret 2015-Juni 2019. pengawas keuangan

Tidak terkecuali dan pengendali keuangan. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus. KATA PENGANTAR. untuk melakukan tugas-tugas pemeriksaan tanggung jawab keuangan negara secara independen. com – OJK adalah lembaga independen yang barangkali sudah tidak asing lagi, terutama yang berkaitan dengan keuangan. 1. Nilai integritas ini diemban pula dengan menjunjung rasa. 2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara. oleh karena itu untuk mengawasi. Sehubungan dengan pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun Anggaran 2022, bersama ini kami sampaikan bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengundang Putra/Putri terbaik Indonesia untuk menjadi ASN yang akan. Seorang pengawas harus membangun karakter yang kuat (character building). Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 272), dicabut. Pengujian ini meliputi penunjukan, persetujuan, kebijakan, produk, transaksi, memorandum (surat peringatan), dan anggaran dasar dari perserikatan, laporan keuangan, laporan (khususnya audit internal dan pengawasan bank central), sirkulasi,dll. go. WBS Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bertujuan untuk: Ruang Untuk Melapor. 09/2015 tentang Pengawasan terhadap Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1728),. 266 Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun ke-49 No. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 54. Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan, sosialisasi, pendidikan dan, pelatihan, dan pembimbingan dan konsultansi SPIP, serta peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah. Direktur Pengawasan Bidang Sosial dan Penanganan Bencana. BAB XIII BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN Bagian Pertama Tugas dan Fungsi Pasal 1495 : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Bapepam dan LK mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan sehari-hari. PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR /POJK. 3. 33, Jakarta 13120 Telp: 021-85910031 Fax: 021-85900608 email: humas@bpkp. PENGAWASAN KEUANGAN. pengawasan keuangan desa. • Perbedaan. Pengawas keuangan adalah eksekutif tingkat manajemen senior yang bertanggung jawab untuk mengawasi akuntansi dan pelaporan keuangan bisnis, organisasi nirlaba, atau entitas pemerintah. Jakarta : Penerbit Erlangga Baswir, Revrisond. Klaster kedua dari pihak lembaga pengawas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pertemuan luring dilaksanakan di Gedung Keuangan Negara II Makassar dan kegiatan daring dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. JAKARTA, KOMPAS. TENTANG DATABASE PERATURAN. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. kepala badan pengawasan keuangan dan pembangunan republik indonesia nomor 20 tahun 2013 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dengan rahmat tuhan yang maha esa kepala badan pengawasan keuangan dan pembangunan republik indonesia, menimbang : a. Pengawas keuangan, bagaimanapun, mungkin memiliki posisi peringkat yang lebih tinggi dalam organisasi dan memiliki tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi. setiap operasional kegiatan perbankan syariah baik itu bank . 24. 33 Utan Kayu Utara, Kec. KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian risiko secara komprehensif di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK. Bukan rahasia umum jika tindak korupsi sudah ada sejak. dan OJK, dalam pengawasan terhadap lembaga keuangan dalam hal ini termasuk perbankan. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. id, bahwa. PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 4. Dalam melaksanakan mandat tersebut, BPKP menerbitkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP yang merupakan. Pramuka No. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara adalah pengelola keuangan dalam arti seutuhnya, yaitu berfungsi sekaligus sebagai kasir, pengawas keuangan, dan manajer keuangan. Selama ini pengawasan perbankan ada ditangan Bank Indonesia dan pengawasan lembaga keuangan non-bank ada dibawah departemen Keuangan. Financial controller atau pengawas keuangan. PROGRAM LEMBAGA PEMBINA DAN PENGAWAS KEUANGAN (LPPK) PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN MALANG (2011-2016) A. pengawas lembaga jasa keuangan di negara lain serta organisasi internasional dan lembaga internasional lainnya di sektor jasa keuangan, anggota Dewan Komisioner. Bergabung untuk melihat profil lengkap. PERPRES No. 12. , M. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-346/BL/2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik beserta Peraturan Nomor X. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang PengadaanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400); 5. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Perubahan atas Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Uraian Fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi. Inarno Djajadi kelahiran Yogyakarta, 31 Desember 1962. (2011). 31. KEUANGAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Dewan Pengawas Syariah adalah pejabat yang bertugas mengawasi sistem keuangan syariah. Dewan Pengawas Keuangan. Adapun nama. Hits: 687. Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta pihak kepolisian mengusut sembilan Kantor Akuntan Publik, yang berdasarkan laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), diduga telah melakukan kolusi dengan pihak bank yang pernah diauditnya antara tahun 1995-1997. Ibarat kotak pandora, penyelidikan terhadap kasus RAT menyingkap aneka kebobrokan lain di lembaga ini. 425 Total Aset: Rp 68,65 T Perusahaan Efek : 139Buku Sistem Pengawasan Keuangan Negara di Karena itu, secara terbuka dan senang hati penulis Indonesia yang ada di tengah-tengah pembaca ini menerima masukan dan saran bagi perbaikan buku ini. Fungsi tersebut diformulasikan ke dalam visi, misi, dan tujuan. Serta terakhir di klaster keempat, adalah para makelar kasus yang ‘bergentayangan’ di lingkungan kejaksaan untuk pengamanan penerapan pasal-pasal tertentu dalam proses penyidikan. 5 Juli 1959 - Badan Pemeriksa Keuangan (UUD 1945) Pada. Seorang akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada lembaga pemerintahan seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembagian (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). PENDAHULUAN 1. dan pengawasan keuangan daerah. Jakarta, 19 April 2001. Entitas pelaporan Dalam pelaksanaan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (BMN),. 1. Hasil penyidikan disampaikan kepada Jaksa untuk. Pengertian pengawas. pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Itu bagus sekali dan saya juga melihat sendiri bahwa secara sistem, konsep, prinsip, dan tata kelola yang ada memang dibangun dengan sangat luar biasa di Inspektorat Jenderal,. Pasalnya, konsep yang diusung seperti tidak adanya riba (bunga), maisir (perjudian) atau gharar (ketidakpastian) menjadi daya tarik ekonomi syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan. Setiap karyawan memiliki peran dan tanggung jawab mereka. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN. Pengawas keuangan, bagaimanapun, mungkin memiliki posisi peringkat yang lebih tinggi dalam organisasi dan memiliki tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi. (9) Untuk tindak lanjut hasil pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta DPPK untuk menyesuaikan jumlah Pengurus. Mulai tahun anggaran 2004, seluruh Pemerintah Daerah sudah harus menerapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. , QIA. BAB I Ketentuan Umum. Kami berusaha untuk mendeskripsikan berbagai temuan yang berhasil ditemukan dari hasil pencarian sumber atau bahan. KETENTUAN UMUM. Direktur Pengawasan Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Reformasi. KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, perlu ditetapkan. Sebagai organisasi persyarikatan Muhammadiyah di tingkat daerah Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Malang, memiliki cabang sejumlah 33 cabang dan. 2 Bank Dunia, Update on Village Corruption, August. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan. 33, Jakarta 13120 Telp: 021-85910031 Fax: 021-85900608 email: [email protected]. Kata Kunci: Pengawasan, pengelolaan keuangan, menciptakan kesejahteraan. Pramuka No. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu. Jakarta, Senin (20 Juli 2020) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan bahwa peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada masing-masing Kementerian dan Lembaga perlu diintensifkan sesuai dengan kedudukannya masing-masing untuk menangani akuntabilitas tata kelola keuangan negara. BPKP/dok . idMATERI POKOK PERATURAN. Pramuka No. 7. 4 Untuk mewujudkan perbankan yang sehat, Bank. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. PENGAWASAN INTERNAL, PENGAWASAN EKSTERNAL DAN KINERJA PEMERINTAH Agustinus Widanarto FISIP Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung-Sumedang Km. Pentingnya Pengawasan Internal dalam Manajemen Pemerintahan. bahwa untuk penguatan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dilakukan melalui pengawasan langsung maupun pengawasan tidak langsung, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK. Sekretaris : Direct 021-85910302 atau 021-85910031 Pes. Secara khusus, dalam hal ini di bidang ekonomi dan perbankan, ada banyak macam pengawas dengan spesialisasinya masing-masing. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M. Pengawasan dilakukan berdasarkan kepatuhan pada. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP, merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Kepala Pelaksana. Pengawasan terhadap Pengeluaran Negara 2. Audit Kinerja Aparat Pengawas Intern Pemerintah Audit kinerja merupakan audit yang sistematis terhadap program,2020. Tanggal Diundangkan. Prof. OJK FOKUS PENGUATAN PENGAWASAN DAN PENYELESAIAN KASUS DI IKNB. Di Indonesia sendiri, peminat sistem ekonomi syariah semakin tinggi. 313,83 T BPR Jumlah BPR: 1. Badan Pengelola Keuangan Haji (disingkat BPKH) adalah lembaga negara Indonesia yang melakukan pengelolaan keuangan haji, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Ekonomi Kelas 11 Bab 6 APBN dan APBD mencakup tiga Kegiatan Pembelajaran. Peraturan Perundang-undangan. BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan. Posisi ini memiliki tanggung jawab utama terhadap kesehatan keuangan perusahaan. 2. Gedung BPKP Pusat, Jl. Sebagai lembaga yang bertugas melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, BPK memiliki hasil BPK. BPKP dipimpin oleh seorang Kepala yang memiliki tugas untuk mengawasi setiap tugas menyelenggearakan urusan pemerintah di bidang pengawasan keuangan. PENGAWASAN BANK PERKREDITAN RAKYAT Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan meliputi pengawasan pada aspek kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat. Kasus ini menjadi pukulan telak bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, sekaligus mengingatkan kita perlunya pengawasan berlapis terhadap pengelolaan keuangan negara. Artinya, pengawasan OJK pada koperasi open-loop itu baru akan efektif dimulai dua tahun setelah UU P2SK diundangkan atau Januari 2025. Hubungi kami melalui Facebook fb. Program 06: Program Pengawasan Pembangunan. Akuntabilitas Instansi Pemerintah. me/paralegalid,. 17, BN 2017/ NO 1888;. Itjen Kemendikbudristek adalah salah satu bentuk APIP, yang merupakan aparat pemeriksa di lingkungan kementerian dan bertanggung jawab pada. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral; 2. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Nomor. 33, Jakarta 13120 Telp: 021-85910031 Fax: 021-85900608 email: humas@bpkp. Beranda. Melihat siapa yang sama-sama Anda kenal. Situs Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (untuk selanjutnya disebut ‘APBDes’) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. 2021. Kemudian, berkembang di negara-negara Eropa lainnya pada 2000 sampai saat ini, dengan nama dan kekhasan atau kewenanganya masing-masing. com ulas lebih mendalam tentang BPK lengkap tugas dan tanggung jawabnya, Selasa (11/7/2023). Selain itu, ada pengawas keuangan yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK. Pasalnya, konsep yang diusung seperti tidak adanya riba (bunga), maisir (perjudian) atau gharar (ketidakpastian) menjadi daya tarik ekonomi syariah. Ke-14 orang pengurus BPKH dilantik di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (17/10/2022), oleh Presiden Joko Widodo. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang membawa akibat yang tidak diinginkan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. 2. com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa pihaknya telah memperkuat pengawasan terhadap profesi lembaga penunjang termasuk di dalamnya aktuaris, akuntan publik, jasa penilai hingga pialang. 2017. Hasil: 8450 , Waktu: 0. 00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 8. 53 Tahun 1990 dengan fungsi yang melekat di dalamnya sebagai pembina, pengelola, sekaligus pengawas. Lembaga/badan/unit yang ada didalam tubuh pemerintah (Pengawas Intern Pemerintah), yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pengawasan fungsional adalah Aparat Pengawasan Intren Pemerintah (APIP), yang terdiri dari: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). JAKARTA, KOMPAS — Susunan Dewan Komisioner atau DK Otoritas Jasa Keuangan atau OJK akan bertambah menjadi 11 orang dari semula 9 orang. (1999). Bapepam adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan hasil Keputusan Presiden Republik Indonesia No. Pengawasan keuangan negara dapat dilakukan oleh aparat pengawas internal dan eksternal. Pasal 7 Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Pengawas dan. Laporan Barang Pengguna Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2018 (Audited) k. 02/2006 tentang Pembentukan Dewan. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan. UU. Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 6. Puji dan sukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya serta nikmat diantaranya adalah nikmat sehat, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul LEMBAGA PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA (BPK, BPKP, IRJEN). 109/PMK. Jenis Regulasi : Peraturan OJK. Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Belum lagi besarnya konglomerasi sektor keuangan yang menguasai sekitar 65% aset di sektor ini, sehingga memerlukan. 5 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan ; Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan. com, Jakarta Tujuan OJK secara umum dikenal sebagai pengawas keuangan negara. Lihat selengkapnyaKorupsi dilakukan dengan berbagai modus, dari yang sederhana seperti mengambil anggaran untuk kepentingan pribadi, pengeluaran fiktif, suap menyuap, sampai. Dewan Pengawas berkewajiban untuk memberikan pendapat dan saran secara tertulis kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/ Ketua Dewan Kawasan, Menteri Keuangan, dan Pejabat Pengelola BLU. Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan merupakan upaya pemerintah. Kewenangan untuk melakukan penyidikan ( right to investigate ), yaitu kewenangan untuk melakukan penyidikan di Sektor Jasa Keuangan (SJK), termasuk perbankan. 4 Tahun 2016. Matraman Kota Jakarta Timur, Jakarta 13120 Telp: +62 21 85910031 Fax: +62 21 85900608 Email: [email protected] Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Perantara Pedagang Efek Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar. Pembina Utama Madya, IV/d. Peraturan Badan. Pengawasan Keuangan dan Pembangunan merupakan aparat pengawasan intern pemrintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-02/BL/2011 tentang Pedoman Pemeriksaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. pengayoman. 04. II (Jakarta: Kencana, 2013),. Perpres ini mengatur mengenai pemberian hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas KPK yang diberikan setiap bulannya. Dokumen ini bermanfaat sebagai acuan bagi pegawai. Pengawas Keuangan Negara berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang Keuangan Negara pada Instansi Pemerintah. , MMT. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh bersama jajaran deputi saa t menggelar konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/2). 104.